RENEGADE.FM

Dapet salam dari Nfl Rene

iyh, ini ak isi

With our respect,
https://t.me/AgendaBersuara. ✦

Info donasi untuk aksi hari ini

©️ BEMUI_OFFICIAL & EBERKAHCOMYU ON IG.

[] ALERTA! Pengesahan UU Polri pada 9 Juni 2026 perlu dibaca sebagai alarm demokrasi, bukan sekadar perubahan aturan internal kepolisian. DPR menyatakan revisi ini sebagai bagian dari reformasi dan penguatan profesionalisme Polri, tetapi salah satu substansi yang paling bermasalah justru membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk menempati jabatan di luar institusi kepolisian, termasuk di kementerian atau lembaga negara, tanpa harus mundur dari kepolisian selama dianggap berkaitan dengan fungsi Polri. Inilah yang membuat banyak pihak, termasuk kami menilai UU ini berbahaya: batas antara aparat keamanan dan pemerintahan sipil menjadi semakin kabur. Ketika polisi aktif bisa masuk ke ruang jabatan sipil, maka kekuasaan keamanan tidak lagi hanya bekerja dalam ranah penegakan hukum, tetapi ikut merembes ke ruang administrasi, kebijakan, dan pemerintahan. Di titik inilah corak dwifungsi berpotensi hidup kembali dengan mekanisme baru yang terlihat legal dan administratif.

Kita perlu sadar bahwa reformasi Polri seharusnya berarti membatasi kewenangan, memperkuat pengawasan, memastikan akuntabilitas, dan menegaskan kontrol sipil atas aparat keamanan. Bukan sebaliknya: memberi jalan lebih luas bagi polisi aktif untuk mengisi jabatan sipil. Amnesty International Indonesia menilai perluasan ruang bagi Polri aktif menduduki jabatan sipil berisiko merusak sistem merit dan jenjang karier ASN, serta mengkhianati mandat Reformasi yang membatasi pelibatan aparat pertahanan dan keamanan dalam urusan sipil. Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebelumnya pernah menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak dapat ditempatkan di luar struktur kepolisian, sehingga muncul kekhawatiran bahwa aturan baru ini justru membuka kembali celah yang seharusnya sudah ditutup. Karena itu, diam bukan pilihan. Kita perlu membaca, membahas, dan menyuarakan penolakan terhadap normalisasi dwifungsi dalam bentuk baru. Menolak UU Polri yang bermasalah bukan berarti membenci institusi, tetapi menuntut agar kepolisian tetap berada dalam batas demokrasi: diawasi publik, tunduk pada hukum, dan tidak mengambil alih ruang sipil

#REFORMASIPOLRI
#TOLAKDWIFUNGSIPOLRI
#TOLAKRUUPOLRI